Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali menjadi berita, kali ini atas sikapnya yang keberatan membayar THR bagi PNS di Kota Surabaya dibebankan ke APBD. Keberatan Risma ini bukan tanpa alasan.
APBD Surabaya sekitar Rp 9 triliun. Cukup banyak memang, tapi anggaran itu semuanya telah dialokasikan dalam berbagai program kerja yang telah disetujui oleh DPRD.
Berikut 5 pernyataan Risma terkait keberatannya itu:
*1. Seluruh APBD Kota Surabaya tahun 2018 ini sudah dialokasikan. *
"Dapat uang dari mana? Enggak bisa tiba-tiba seperti ini. Anggaran kan sudah di-plotting ke mana-mana. Uang sudah terkontrak-kontrak sesuai alokasinya," kata Risma.
2. Keputusan Pemerintah Pusat Mendadak soal Pencairan THR dan Gaji ke-13
“Rinciannya sudah rigid ini. Enggak berani aku. Apalagi waktunya mendesak gini," kata Risma.
3. Mengalokasikan kelebihan anggaran mengindikasikan kesalahan manajemen
“Saya pun enggak mau kalau uang itu enggak terpakai. Kalau uang itu diputar, bisa jadi proyek, jadi saluran air supaya enggak banjir, bisa menyelesaikan masalah,” ujarnya.
4.Tingkat penyerapan anggaran gaji PNS lebih 90 persen
“Penyerapan anggaran kami untuk gaji ASN di atas 90 persen. Selisihnya enggak gede, jadi enggak mungkin (THR) dialokasikan,” tegas Risma.
5. Mencomot anggaran harus persetujuan DPRD
Risma ogah asal-asalan mencomot dana untuk menalangi THR PNS. Masing-masing pos sudah mendapat porsi anggaran. Kalaupun harus mencomot, anggaran itu harus melalui persetujuan DPRD Surabaya lebih dulu.
"Harus ada persetujuan DPRD. Tapi tidak memungkinkan, apalagi kalau waktunya mendesak begini,” paparnya.
Sumber
